Harga sebenarnya adalah 2,99 cUsd/kWh akan menjadi fantasis jika dibandingkan Biaya Pokok Produksi Listrik Indonesia tahun 2013 adalah Rp.1.289/kWh. Akan lebih wah jika dibandingkan dengan Feed in Tarif PLTS di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2016, dimana harga paling rendahnya yaitu 14,5 cUsd/kWh.
Entitas yang berani menjual listrik kepada pengelola distribusi listrik dengan harga sangat murah itu adalah Joint Venture Masdar (UEA) – Fotowatio Renewable Ventures (SPA) – Gransolar Group (SPA) dan pembelinya adalah Dubai Energy and & Water Authority (DEWA). Dan proyek tersebut dikenal dengan “The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 3” yang melanjutkan fase pertama dan kedua dari Kebun Solar tersebut yang mencita-citakan Dubai (salah satu emirat di UEA) bauran energi bersih sebesar 25% pada 2030 dan 75% pada 2050 (Dubai Clean Energy Strategy 2050).
Sedikit mengulang, otoritas kelistrikan dan perairan Dubai (DEWA) berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar pada proyek yang telah memasuki fase ke 3 tersebut dengan model Independent Power Producer. Dengan menggunakan sistem lelang, penawaran terendah yang masuk adalah 2,99 cUSD/kWh dari konsorsium tersebut. Sedangkan penawar kedua terendah dengan nilai 3,69 cUSD/kWh diajakukan oleh JinkoSolar dari Tiongkok, dan dan terdapat beberapa penawaran lainnya diatas harga tersebut.
Nilai harga jual listrik yang sangat murah dari konsorsium pimpinan Masdar ini menjadikan mereka sebagai pemanang pada kontes adu murah tersebut, selanjutnya mereka diharapkan mencapai Financial Closure pada akhir tahun 2016. Salah satu titik krusial pada proyek proyek besar terutama proyek energi terbarukan yang tidak terlalu seksi bagi industri keuangan .
Secara garis besar, penentuan harga jual listrik saat ini biasanya menggunakan metoda LCOE, levelized cost of energy. LCOE didapat dengan membandingkan total jumlah dana yang dikeluarkan selama masa waktu dengan total jumlah energi yang dihasilkan selama masa waktu.
Perhitungan LCOE sangar tergantung pada masing-masing spesifik proyek yang berbeda lokasi maupun teknologi nya. Dr.-Ing Eko Adhi Setiawan, Direktur TREC (Tropical Renewable Energy Center) Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, dalam artikelnya tentang fenomena ini menyampaikan bahwa LCOE proyek PLTS bergantung pada potensi radiasi matahari, harga biaya total PLTS terpasang (total installed costs) dan suku bunga. Sedangkan Biaya total PLTS mencakup tiga aspek yaitu biaya panel surya, biaya inverter, dan biaya BOS (Balance of System). Dan Biaya BOS terbagi juga menjadi tiga kategori yaitu 1) biaya BOS hardwaremencakup pengkabelan, racking dan mounting, interkoneksi ke jaringan, dan kontrol. 2) biaya pemasangan sistem mekanik, elektrik dan keamanan. 3) biaya tak langsung atau soft cost yang mencakup biaya akuisisi lahan, perijinan dan konsultan sistem desain dan studi interkoneksi. Dan Saat ini, perbadingan biaya panel surya dan inverter dengan biaya BOS sekitar 63% vs 37% [1].
Beragam reaksi disampaikan oleh pakar dan pemerhati dunia energi terbarukan atas nilai penjualan listrik dari energi terbarukan yang semakin turun rendah secara “capat” sampai mengalahkan harga penjualan listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil terutama di negara-negara timur tengah lainnya.
Dr. Moritz Borgmann, partner at Apricum–The Cleantech Advisory, menjawab pertanyaan “how could bidders submit such low tariffs?” pada sebuah artikel apricum-group.com , beliau menyampaikan bahwa nilai tersebut adalah hasil dari optimalisasi semua bagian dari aspek finansial dari proyek. Biaya komponen modul surya, inverter, dan lainnya pasti menjadi bagian terbesar dan jika dibandingkan dengan tender lainnya di Timur Tengah atau belahan dunia lain sebelumnya, harga komponen tersebut telah turun dengan signifikan, apalagi jika diproyeksikan. Biaya Engineering, Procurement, and Construction (EPC) juga terkoreksi karena mereka (perusahaan EPC proyek PLTS skala besar) telah memiliki pengalaman membangun PLSTS di Uni Emirat Arab walaupun belum banyak perusahaan EPC yang bisa mengerjakan jenis proyek ini. Faktor lainnya yang menjadi pertanyaan pada awal paragraf ini adalah penggunaan single-axis tracker technology yang membuat produksi energi yang dihasilkan 15% lebih besar dari pada fixed-tilt systems dengan biaya yang tidak berbeda jauh. Faktor finansial juga menjadi faktor penggerak lainnya. Modal untuk proyek ini akan ditanggung bersama oleh pengembang (40%) dan DEWA (60%). Proyek ini akan dibiayai dalam struktur pembiayaan proyek non-recourse yang sangat leveraged, dengan sebagian besar dana biasanya berasal dari utang komersial [2].
Sementara Susan Kraemer, Penulis di CleanTechnica, CSP-Today, dan Renewbale Energy World, juga menyampaikan analisisnya pada renewbaleenergyworld.com dengan mengutip pemikiran dari beberapa expert lainnya. Alasan paling umum adalah semangat persaingan. Timur Tengah yang dikenal dengan keluarga kerajaan yang bergelimang harta dari hasil buminya ingin menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan energi terbarukan mengalahkan Mexico – Chile dan regional lainnya. Mereka berlomba-lomba membangun PLTS dengan kapasitas sangat besar sehingga dapat menyerap modul surya hasil produksi Tiongkok dan Eropa dengan skala sangat besar dan sekaligus menjadi penggerak sistem “Economic of Scale”-nya. Penunjukan Masdar (Abu Dhabi), ACWA (Saudi Arabia) pada proyek kebun solar raksasa ini baik pada fase 1, 2, ataupun 3 menunjukan bahwa ada faktor kedekatan emosional yang bermain meski menggunakan kontes harga terendah. Kepemilikan DEWA-MASDAR-ACWA oleh keluarga kerajaan yang juga memiliki lini bisnis di bidang keuangan menjadikan isu pinjaman bukan menjadi halangan.
“We’re already in an abnormally low global interest rate environment, but a government can borrow at extremely low prices,” -Steven Geiger, Former Masdar co-founder/director“Many governments in the Gulf now view renewable development as a strategic goal, and provide low-cost funding to their solar sector” -Justin Dargin, Oxford University Middle East Energy Expert
Dua kutipan dari ahli diatas sudah menjelaskan bagaimana korelasi proyek energi terbarukan, per-bank-an, dan pengaruh kerajaan hingga dapat mencapai harga jual serendah tersebut. Minyak Bumi yang melimpah di wilayah semenanjung ini juga menjadi penggerak lainnya secara tidak langsung. Harga minyak bumi yang jatuh rendah, sebagai hasil perang ego dengan negara non-OPEC, membuat langkah searah dari kawasan megah ini untuk menggunakan energi terbarukan bagi konsumsi mereka dan tetap menjual minyak dan gas bumi nya. Sebagai rangkuman Susan menyebutkan bahwa langkah Dubai, Abu Dhabi, dan wilayah Timur Tengah lainnya dalam penggunaan energi terbarukan dari tenaga matahari dengan harga produksi yang rendah adalah radiasi matahari yang tinggi, biaya lahan yang sangat ekstrim rendahnya, biaya pekerja yang sangat ekstrim rendahnya, bunga pinjaman dan pajak yang sangat baik bagi pengembang [3].
LALU ?
Lalu mungkin muncul banyak pertanyaan terkait dengan “aksi korporasi” ini, baik di skala global maupun lokal Indonesia. Bagaimana mungkin bisa semurah itu? apakah itu harga menjadi patokan untuk PLTS saat ini? apakah mungkin harga semurah itu di negara lain? bagaimana dengan Indonesia? serta banyak pertanyaan yang terlihat seperti tertakjub namun meragukan.
Masih pada artikel di renewableenergyworld.com oleh Sussan Kraemer, Steven Geiger menyampaikan bahwa harga serendah itu bisa terjadi karena patokan pada proyek sebelumnya yang mulai rendah sehingga pada calon pengembang mencoba mencari cara agar tawaran mereka pada lelang tersebut adalah yang terendah dan menjadi pemenang. Geiger mencontohkan sebuah proyek di Yordania dimana perusahaan menawar dengan harga rendah hanya untuk menjadi pemenang dan kemudian tidak bisa mengeksekusinya. Terjadi beberapa “short-term damage” sehingga proyek tersebut harus di atur kembali (set back). Geiger juga menegaskan tentang apakah harga tersebut bisa didapat di negara lain. [3]
It’s the price of solar that is largely govaernment owned; at very low borrowing cost, in a country with no income tax or corporate tax.
Bagaimana dengan Indonesia? hal yang sebenarnya sulit untuk dijawab karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan untuk memproyeksikan fenomena tersebut ke negara tercinta ini. Tetapi yang pasti kondisi Indonesia saat ini, baik perekenomian, geografis, geopolitik sangat jauh berbeda dengan negara-negara makmur di Semenanjung Arab tersebut.
Untuk PLTS skala utilitas (skala besar) kapasitas Indonesia saja tertinggal dari tetangga di Asean, Thailand (1290 MW) dan Malaysia (284 MW). Kitapun masih pada tahap penggunaan Skema Feed in Tariff, kebijakan untuk menentukan harga pembelian listrik dan jaminan pembelian energi listrik tersebut untuk masa waktu yang ditentukan yang dirancang untuk menarik minat Investor, dimana Jerman telah mulai menggunakan skema Feed In Tariff untuk PLTS sejak tahun 1990.
Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur pembelian listrik dari PLTS, baik kapasitas yang diizinkan maupun harga pembelian oleh PLN, adalah Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan langkah nyata dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengejar ketertinggallan, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil sebagai amanat Kebijakan Energi Nasional. 23 % porsi energi baru terbarukan pada bauran energi nasional 2025.
Kemudian terdengar kabar bahwa Menteri ESDM ke 17 Republik Indonesia, Bapak Ignasius Jonan, diberitaka “heran” dengan harga pembelian listrik dari PLTS di Uni Emirat Arab tersebut.
“Solar tenaga matahari 150 megawatt (MW) menurut beliau harganya 2,99 sen per kwh, kedua 200 MW 2,42 sen per kwh. Dia lagi bikin besar lagi 5.000 MW target 2,25 sen per kwh,” jelas Jonan, dalam Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan di Mercantile Athletic Club WTC 1, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
Keheranan Bapak Menteri Jonan sebenarnya mewakili keheranan banyak penduduk negeri ini, memang dibutuhkan analisis yang lebih mendalam mengenai perbedaan iklim pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan di Indonesia dengan negara-negara lain terutama negara super kaya Uni Emirat Arab yang menyebabkan keheranan ini merajalela.
Analisis kurang dalam seperti yang disinggung pada bagian sebelumnya (radiasi matahari yang tinggi, biaya lahan yang sangat ekstrim rendahnya, biaya pekerja yang sangat ekstrim rendahnya, bunga pinjaman yang sangat rendah, tidak ada pajak dan bea) seperti masih belum cukup untuk menjawab keheranan tersebut. Maupun perbedaan tidak kasat mata sebagaimana Burj Khalifa, Burj Al-Arab, Plam Jumairah Island, Ferari World, Mall of the Emirates, Dubai Mall, Fly Emirates, Etihad Airways, Manchester City Football Club, New York City Football Club, Melbourne City Football Club berada dan dimiliki oleh emir-emir yang sama dengan proyek yang kita bahas saat ini juga belum bisa menghilangkan biasnya.
KEMUDIAN ?
Menjadi ter-heran kemudian menelaahnya sebagai bahan pelajaran tentu merupakan aksi dan reaksi yang tepat saat ini. Tapi, seperti sumber energinya yang intermitten , siklus dan alur suatu proyek energi terbarukan sangat tergtung pada kondisi dimana mereka digunakan. Bukan hanya kondisi sumbernya, tapi juga kondisi ekenomi, geopolitik, dan kebutuhan energi itu sendiri. Seperti contoh, Proyek “The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 3” menggunakan sistem lelang dengan harga terendah, tetapi di Jerman untuk proyek energi terbarukan , sistem lelang dikritisi tidak cocok oleh ahli disana (link berita berikut)
Apapun itu, kita harus mengejar banyak ketertinggalan.
—————————————————————————————
[1]http://www.uitrec.com/menilik-harga-energi-listrik-plts-on-grid-global-lebih-murah-dari-energi-fosil/
[2]http://www.apricum-group.com/dubai-shatters-records-cost-solar-earths-largest-solar-power-plant/
[3]http://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-19/issue-8/features/solar/what-is-driving-the-middle-east-solar-market.html
Sumber dan Hak Milik Featured Image : https://dewa.gov.ae/en/about-dewa/news-and-media/press-and-news/latest-news/2016/11/dewa-signs-power-purchase-agreement-with-masdar
